KADO POLITIK DI HARI PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BIMA
Oleh : Rangga
Kelompok Pengkaji Fenomena EKOPOLSOSBUD Dana Mbojo (TSC Makassar)
diambil dari milist bima center
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang bertepatan pada tanggal 2 Mei telah terliwati. Berbagai acara seremonial dilakukan untuk memperingati Hardiknas tersebut. Di Nganjuk Jawa Timur, Hardiknas diperingati dengan cara Sungkeman antara Guru/mantan guru dengan para siswa/mantan siswa. Di Jakarta, Hardiknas dimeriahkan dengan aksi para Guru kontrak dan Guru Honor se pulau Jawa. Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, Hardiknas diwarnai dengan Aksi demonstrasi ribuan pelajar SLTP dan SLTA sesaat setelah Upacara Hardiknas. Berbeda halnya yang terjadi di Kota Bima. Hardiknas disuguhi kado politik. Sesaat setelah Upacara dalam memperingati Hardiknas, warga kota Bima mengerumuni sekertariat baru DPRD Kota Bima untuk menyaksikan secara langsung acara penyampaian visi misi kandidat calon wakil dan walikota Bima..
Pada hari yang sama pula, Wakil Walikota Bima mengambil alih tampuk pimpinan kota Bima karena terhitung mulai tanggal 2 Mei Walikota Bima Noer Latif, melakukan Cuti Kampanye Sebagai uncumbent calon walikota periode ke-II (2008-2013). Mulai 2 – 15 Mei 2008 KPU Kota Bima menetapkan sebagai hari kampanye para paket calon walikota Bima. Sedangkan pada tanggal 5 – 8 Mei Adalah UAN bagi siswa SLTP/MTs dan terhitung mulai 2 – 12 Mei adalah minggu tenang bagi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UAS BN) SD/MI. Yang kemudian pada tanggal 13 – 15 Mei baru dilaksanakan UAS BN. Pada hari yang sama (2 Mei 2008) beberapa perwakilan Guru Honorer, Guru Bantu serta Guru Sukurela Kota Bima berangkat Ke Mataram untuk mempertanyakan Dana Tunjangan professional Guru sebesar 20% oleh pemerintah Kota Bima yang belum dibayarkan terhitung sejak januari 2007.
Persoalan tenaga Pendidik di Kota Bima telah lama berpolemik. Pada tahun 2006 yang lalu sekitar 500 Guru Honor serta guru sukarela se-Kota Bima melakukan aksi digedung walikota Bima menuntut pembayaran Gaji yang belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan. Aksi yang dimotori oleh Forum Komunikasi Guru Honor Kota Bima (FKGH Kobi) tersebut dijawab oleh Wakil walikota Bima dengan kalimat “…Siapa suruh jadi Guru Honor…†(Bimeks, 7/06) Hal tersebut memicu aksi berbagai element Masyarakat dan lembaga Mahasiswa lainnya. Aksi serupa terulang pada bulan Agustus 2007, menuntut kejelasan kerja / fungsi Guru Honorer kota Bima karena mereka (baca; FKGH Kobi) bertugas melebihi jam yang ditentutkan.. Hal tersebut dikarenakan Guru PNS sering memanfaatkan tenaga mereka untuk mengganti tugas guru PNS tersebut tanpa ada tunjangan apapun. Namun jika ada kesalahan, Guru Honorer lah yang menjadi ‘kambing hitam’.
Pada tahun 2008 ini masyarakat Kota Bima dihadapkan pada 2 hal yang sangat sensitive, yaitu mensukseskan Pilkada Kota Bima dengan aman dan damai. Serta mensukseskan pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs, SD/MI dan Ujian Akhir Smester Bertaraf Nasional (UAS BN) yang tentunya moment tanggal 2 Mei dimanfaatkan untuk mendorong maksimalisasi Tenaga Pendidik (Guru) secara optimal untuk konsent terhadap UAN dan UAS BN, tidak terpengaruh dengan dinamika Politik kota Bima yang kian memanas.
Tanggungjawab Tenaga pendidik baik yang Honorer, sukarela maupun PNS cukup besar ditahun ini ditengah persoalan Ekonomi serta kesejahteraan guru yang sedang melilit. Selain mengarahkan siswa agar tidak terkontminasi oleh dinamika politik, juga bertanggungjawab terhadap keberhasilan para siswa dalam pelaksanaan UAN/UAS BN ditengah peringkat IPM NTB yang ke 32, terendah setelah Irian Jaya. Beban tugas yang cukup berat secara social, politik dan ekonomi sang guru.
Persoalan Siswa menjelang peringatan 100 tahun Hardiknas di Kota Bima cukup menumpuk, pada pertengahan bulan lalu (April 2008) terjadi tawuran antara siswa SLTPN 2 VS MTsN Kota Bima, kasus tersebut menjerat sekitar 20 Siswa pada 2 sekolah tersebut. Fenomena adegan Porno pada HP siswa yang terjaring pada operasi HP oleh Sat Pol PP di 8 SLTP/MTsN di Kota Bima pada Januari 2008, didapati hamper 70 HP yang berisi Film Blue. Perkelahian pelajar adalah kasus tertinggi yang ditangani oleh Polresta Kota Bima selama pertengahan 2007 – awal 2008 ini.
Polemic 6 SDN yang bertaraf Internasional di Kota Bima hingga sekarang masih berlangsung. Syarat Kepala Sekolah SDN Internasional yang harus mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif serta harus mampu menguasai ilmu Komputer belum bisa terpenuhi, Kompetensi Tenaga Pendidik belum memenuhi syarat. Masalah baru kemudian muncul yaitu, lulusan SDN yang bertaraf Internasional tidak sepenuhnya dapat diterima di SLTP bertaraf internasional. Sebab dikota Bima SLTP yang bertaraf Internasional hanya 1 (satu) sekolah saja. Dilain sisi, ada perbedaan biaya yang harus dibayarkankan orang tua siswa yang bersekolah di SDN yang bertaraf Internasional dan SDN pada umumnya. Dari hal itu, para orang tua siswa menuntut anaknya untuk bisa masuk di SLTP yang bertaraf Internasional pula.
Sertifikasi Guru khususnya di Kota Bima mendapat kritikan dari berbagai tenaga pendidik dan ormas dikota Bima. Ada kesan, seminar yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang dilaksanakan dikota Bima dalam tahun-tahun terakhir di proyek kan. Hal ini terlihat dari pelaksaan dilapangan. Guru-guru terpaksa ikut untuk memperoleh point sebagai syarat dalam sertifikasi guru. Selain itu ada biaya tertentu yang harus dibayarkan oleh peserta seminar yang tidak kurang dari Rp 100.000 setiap kali seminar / peserta. Dilain sisi, yang diperbolehkan untuk ikut seminar adalah guru yang sudah PNS. Sehingga terkesan sangat diskriminasi.
Konstelasi kanca perpolitikan di Kota Bima memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan di Kota Bima. Hal ini nampak dari konvoi kendaraan maupun kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat wali dan wawali kota Bima. Panwaslu menyemprot para kandidat yang melakukan kampanye pada hari sabtu dan minggu (4 – 5 mei 2008) kemarin. Indikasi black campage dan mengikutsertakan anak dibawah umur yang tentunya termasuk para siswa SLTP/MTs serta SD/MI untuk ikut kampanye serta konvoi kandidat.
Saya teringat pernyataan Presiden Komisaris TVRI Pusat, H Hazairin Sitepu dalam Seminar Nasional "Peran Politik dalam Dunia Pendidikan" yang berlangsung di Hall Convention Graha Pena Fajar, Minggu, 4 Mei. Beliau menegaskan bahwa Peran politik pada dunia pendidikan diperlukan sebatas hanya untuk pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan itu sendiri.. Namun peran politik tidak boleh sampai menyentuh hal-hal operasional, misalnya kurikulum pendidikan yang diorientasikan demi kepentingan politik. Dari pernyataan tersebut, terkesan bahwa Pilkada kota Bima hari ini menjadikan pendidikan adalah primadona dalam pilkada, padahal tidak satupun program yang ditawarkan para kandidat menyangkut substansi pendidikan itu sendiri.
Mengenai Pendidikan Gratis yang ditawarkan oleh salah satu kandidat Calon Wali/Wawali Kota Bima hanya menyentuh pada biaya, sedangkan pada sisi peningkatan mutu pemberdayaan tenaga pendidik maupun pelajar tidak mengena sama sekali.
Ditengah carut marut perpolitikan Dana Mbojo hari ini, mampukah para siswa yang telah mengikuti UN serta UAS BN SLTA/MA, SLTP/MTs serta SD/MI menggenjot citra pendidikan kota Bima melalui hasil yang membanggakan? Dengan berbagai program pemerintah tentang pendidikan yang berkualitas dan bermutu menjawab teriakan para tenaga pendidikan tentang pembayaran tunjangan fungsional yang telah 16 bulan belum terbayarkan sama sekali oleh pemerintah Kota Bima? Dapatkah system perpolitikan kota Bima mengibarkan ‘bendera’ kesejahteraan bagi para tenaga pendidik yang nota bene Kota Bima adalah satu-satunya daerah di NTB yang telah mengimplementasikan amanah UU tentang 20% anggaran pendidikan? Mari bersama-sama kita tunggu kaidah dan manfaat perpolitikan kota Bima yang sedang berlangsung sebagai kado istimewa Hardiknas Kota Bima pada tahun ini. Kok saya pesimis…..? Wallahualam
Oleh : Rangga
Kelompok Pengkaji Fenomena EKOPOLSOSBUD Dana Mbojo (TSC Makassar)
diambil dari milist bima center
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang bertepatan pada tanggal 2 Mei telah terliwati. Berbagai acara seremonial dilakukan untuk memperingati Hardiknas tersebut. Di Nganjuk Jawa Timur, Hardiknas diperingati dengan cara Sungkeman antara Guru/mantan guru dengan para siswa/mantan siswa. Di Jakarta, Hardiknas dimeriahkan dengan aksi para Guru kontrak dan Guru Honor se pulau Jawa. Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, Hardiknas diwarnai dengan Aksi demonstrasi ribuan pelajar SLTP dan SLTA sesaat setelah Upacara Hardiknas. Berbeda halnya yang terjadi di Kota Bima. Hardiknas disuguhi kado politik. Sesaat setelah Upacara dalam memperingati Hardiknas, warga kota Bima mengerumuni sekertariat baru DPRD Kota Bima untuk menyaksikan secara langsung acara penyampaian visi misi kandidat calon wakil dan walikota Bima..
Pada hari yang sama pula, Wakil Walikota Bima mengambil alih tampuk pimpinan kota Bima karena terhitung mulai tanggal 2 Mei Walikota Bima Noer Latif, melakukan Cuti Kampanye Sebagai uncumbent calon walikota periode ke-II (2008-2013). Mulai 2 – 15 Mei 2008 KPU Kota Bima menetapkan sebagai hari kampanye para paket calon walikota Bima. Sedangkan pada tanggal 5 – 8 Mei Adalah UAN bagi siswa SLTP/MTs dan terhitung mulai 2 – 12 Mei adalah minggu tenang bagi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UAS BN) SD/MI. Yang kemudian pada tanggal 13 – 15 Mei baru dilaksanakan UAS BN. Pada hari yang sama (2 Mei 2008) beberapa perwakilan Guru Honorer, Guru Bantu serta Guru Sukurela Kota Bima berangkat Ke Mataram untuk mempertanyakan Dana Tunjangan professional Guru sebesar 20% oleh pemerintah Kota Bima yang belum dibayarkan terhitung sejak januari 2007.
Persoalan tenaga Pendidik di Kota Bima telah lama berpolemik. Pada tahun 2006 yang lalu sekitar 500 Guru Honor serta guru sukarela se-Kota Bima melakukan aksi digedung walikota Bima menuntut pembayaran Gaji yang belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan. Aksi yang dimotori oleh Forum Komunikasi Guru Honor Kota Bima (FKGH Kobi) tersebut dijawab oleh Wakil walikota Bima dengan kalimat “…Siapa suruh jadi Guru Honor…†(Bimeks, 7/06) Hal tersebut memicu aksi berbagai element Masyarakat dan lembaga Mahasiswa lainnya. Aksi serupa terulang pada bulan Agustus 2007, menuntut kejelasan kerja / fungsi Guru Honorer kota Bima karena mereka (baca; FKGH Kobi) bertugas melebihi jam yang ditentutkan.. Hal tersebut dikarenakan Guru PNS sering memanfaatkan tenaga mereka untuk mengganti tugas guru PNS tersebut tanpa ada tunjangan apapun. Namun jika ada kesalahan, Guru Honorer lah yang menjadi ‘kambing hitam’.
Pada tahun 2008 ini masyarakat Kota Bima dihadapkan pada 2 hal yang sangat sensitive, yaitu mensukseskan Pilkada Kota Bima dengan aman dan damai. Serta mensukseskan pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs, SD/MI dan Ujian Akhir Smester Bertaraf Nasional (UAS BN) yang tentunya moment tanggal 2 Mei dimanfaatkan untuk mendorong maksimalisasi Tenaga Pendidik (Guru) secara optimal untuk konsent terhadap UAN dan UAS BN, tidak terpengaruh dengan dinamika Politik kota Bima yang kian memanas.
Tanggungjawab Tenaga pendidik baik yang Honorer, sukarela maupun PNS cukup besar ditahun ini ditengah persoalan Ekonomi serta kesejahteraan guru yang sedang melilit. Selain mengarahkan siswa agar tidak terkontminasi oleh dinamika politik, juga bertanggungjawab terhadap keberhasilan para siswa dalam pelaksanaan UAN/UAS BN ditengah peringkat IPM NTB yang ke 32, terendah setelah Irian Jaya. Beban tugas yang cukup berat secara social, politik dan ekonomi sang guru.
Persoalan Siswa menjelang peringatan 100 tahun Hardiknas di Kota Bima cukup menumpuk, pada pertengahan bulan lalu (April 2008) terjadi tawuran antara siswa SLTPN 2 VS MTsN Kota Bima, kasus tersebut menjerat sekitar 20 Siswa pada 2 sekolah tersebut. Fenomena adegan Porno pada HP siswa yang terjaring pada operasi HP oleh Sat Pol PP di 8 SLTP/MTsN di Kota Bima pada Januari 2008, didapati hamper 70 HP yang berisi Film Blue. Perkelahian pelajar adalah kasus tertinggi yang ditangani oleh Polresta Kota Bima selama pertengahan 2007 – awal 2008 ini.
Polemic 6 SDN yang bertaraf Internasional di Kota Bima hingga sekarang masih berlangsung. Syarat Kepala Sekolah SDN Internasional yang harus mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif serta harus mampu menguasai ilmu Komputer belum bisa terpenuhi, Kompetensi Tenaga Pendidik belum memenuhi syarat. Masalah baru kemudian muncul yaitu, lulusan SDN yang bertaraf Internasional tidak sepenuhnya dapat diterima di SLTP bertaraf internasional. Sebab dikota Bima SLTP yang bertaraf Internasional hanya 1 (satu) sekolah saja. Dilain sisi, ada perbedaan biaya yang harus dibayarkankan orang tua siswa yang bersekolah di SDN yang bertaraf Internasional dan SDN pada umumnya. Dari hal itu, para orang tua siswa menuntut anaknya untuk bisa masuk di SLTP yang bertaraf Internasional pula.
Sertifikasi Guru khususnya di Kota Bima mendapat kritikan dari berbagai tenaga pendidik dan ormas dikota Bima. Ada kesan, seminar yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang dilaksanakan dikota Bima dalam tahun-tahun terakhir di proyek kan. Hal ini terlihat dari pelaksaan dilapangan. Guru-guru terpaksa ikut untuk memperoleh point sebagai syarat dalam sertifikasi guru. Selain itu ada biaya tertentu yang harus dibayarkan oleh peserta seminar yang tidak kurang dari Rp 100.000 setiap kali seminar / peserta. Dilain sisi, yang diperbolehkan untuk ikut seminar adalah guru yang sudah PNS. Sehingga terkesan sangat diskriminasi.
Konstelasi kanca perpolitikan di Kota Bima memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan di Kota Bima. Hal ini nampak dari konvoi kendaraan maupun kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat wali dan wawali kota Bima. Panwaslu menyemprot para kandidat yang melakukan kampanye pada hari sabtu dan minggu (4 – 5 mei 2008) kemarin. Indikasi black campage dan mengikutsertakan anak dibawah umur yang tentunya termasuk para siswa SLTP/MTs serta SD/MI untuk ikut kampanye serta konvoi kandidat.
Saya teringat pernyataan Presiden Komisaris TVRI Pusat, H Hazairin Sitepu dalam Seminar Nasional "Peran Politik dalam Dunia Pendidikan" yang berlangsung di Hall Convention Graha Pena Fajar, Minggu, 4 Mei. Beliau menegaskan bahwa Peran politik pada dunia pendidikan diperlukan sebatas hanya untuk pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan itu sendiri.. Namun peran politik tidak boleh sampai menyentuh hal-hal operasional, misalnya kurikulum pendidikan yang diorientasikan demi kepentingan politik. Dari pernyataan tersebut, terkesan bahwa Pilkada kota Bima hari ini menjadikan pendidikan adalah primadona dalam pilkada, padahal tidak satupun program yang ditawarkan para kandidat menyangkut substansi pendidikan itu sendiri.
Mengenai Pendidikan Gratis yang ditawarkan oleh salah satu kandidat Calon Wali/Wawali Kota Bima hanya menyentuh pada biaya, sedangkan pada sisi peningkatan mutu pemberdayaan tenaga pendidik maupun pelajar tidak mengena sama sekali.
Ditengah carut marut perpolitikan Dana Mbojo hari ini, mampukah para siswa yang telah mengikuti UN serta UAS BN SLTA/MA, SLTP/MTs serta SD/MI menggenjot citra pendidikan kota Bima melalui hasil yang membanggakan? Dengan berbagai program pemerintah tentang pendidikan yang berkualitas dan bermutu menjawab teriakan para tenaga pendidikan tentang pembayaran tunjangan fungsional yang telah 16 bulan belum terbayarkan sama sekali oleh pemerintah Kota Bima? Dapatkah system perpolitikan kota Bima mengibarkan ‘bendera’ kesejahteraan bagi para tenaga pendidik yang nota bene Kota Bima adalah satu-satunya daerah di NTB yang telah mengimplementasikan amanah UU tentang 20% anggaran pendidikan? Mari bersama-sama kita tunggu kaidah dan manfaat perpolitikan kota Bima yang sedang berlangsung sebagai kado istimewa Hardiknas Kota Bima pada tahun ini. Kok saya pesimis…..? Wallahualam
0 comments:
Posting Komentar
untuk acuan saya dalam mengelola content blog ini saya ucapkan terima kasih atas komentar anda